loading...
loading...
loading...

Rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan uji coba penempatan sekitar 30.000 pekerja rumah tangga ke Arab Saudi dianggap seorang pegiat pekerja migran sebagai tindakan yang tergesa-gesa.

Alasannya, rencana itu berisiko bagi keselamatan para tenaga kerja Indonesia (TKI) karena belum ada aturan teknis di Indonesia maupun Arab Saudi yang dapat menjamin perlindungan mereka selama di Arab Saudi.

"Kita akan menolak, karena pemerintah mengingkari kewajiban untuk menyelesaikan aturan turunan (untuk menjamin perlindungan TKI di luar negeri) dalam tata kelola migrasi ke depan," kata pimpinan lembaga pegiat pekerja Migrant Care, Anis Hidayah, kepada BBC News Indonesia, Rabu (30/05).

Anis Hidayah menjelaskan walau pemerintah sudah mengesahkan UU nomor 18/2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah masih belum menuntaskan perumusan aturan di tingkat pelaksanaannya.

"Jadi, melakukan penempatan baru atau uji coba itu tidak tepat dilakukan sekarang," tandasnya.

Itulah sebabnya, dia meminta agar pemerintah menyelesaikan terlebih dulu aturan-aturan turunan dari UU perlindungan pekerja migran itu yang disebutnya dapat menjadi "basis mekanisme penempatan migrasi" ke depan.

"Kalau (uji coba penempatan TKI) dipaksakan sekarang, saya kira penuh risiko, mempertaruhkan buruh migran pada risiko yang tidak beda dengan pada saat sebelum moratorium dulu," tegas Anis.
[ads-post]
Mengapa uji coba TKI ke Arab?
Moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI ke sejumlah negara-negara Arab sejauh ini belum dicabut, tetapi pemerintah Indonesia telah menyiapkan uji coba penempatan sebanyak 30.000 pekerja rumah tangga ke Arab Saudi.

Alasan pemerintah adalah selama moratorium sejak 2011, marak ditemukan pengiriman TKI ilegal ke Arab Saudi serta masih tingginya permintaan tenaga kerja oleh negara-negara Arab, kata seorang pejabat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

"Ini merupakan upaya membuka terobosan ketersediaan tenaga kerja yang ada di sini (Indonesia), kemudian permintaan yang terbuka di sana (Arab Saudi), dan kondisi-kondisi lapangan yang ada," kata Deputi Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, kepada BBC Indonesia, Rabu (30/05).

Teguh Hendro menjelaskan mekanisme penempatan TKI dalam uji coba ini berbeda dengan praktek penempatan sebelumnya. Dalam uji coba kali ini, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bersepakat menggunakan "satu pintu".

Apa perbedaan dengan penempatan TKI yang lama?
Di masa lalu, lanjutnya, agen penyalur di Arab Saudi akan menghubungkan TKI dengan pengguna atau majikan perorangan yang sedang membutuhkan pekerja rumah tangga. "Nah, pekerja asal Indonesia itu akan dipekerjakan di rumah pengguna tersebut," kata Teguh.

Menurutnya, pola seperti itu tidak akan dipraktekkan dalam mekanisme yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam rencana uji coba ini.

"Dealnya (kesepakatannya) adalah bahwa kita kepada perusahaan-perusahaan. Jadi penggunanya adalah perusahaan berbadan hukum yang mendapatkan lisensi atau ijin dari pemerintah Arab Saudi untuk memperkerjakan, ya semacam outsourcing company," paparnya.

Perusahaan inilah yang akan menempatkan atau memperkerjakan TKI yang dikirim ke Arab Saudi, tambah Teguh Hendro.

"Mereka itulah yang akan melakukan proses penempatan dan juga memperkerjakan tenaga kerja kita," ujar Deputi Perlindungan BNP2TKI ini.

CNNIndonesia

Rencana mengirim lagi TKI ke Arab Saudi dalam suatu 'uji coba' dikecam

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.